DPRD Kutim Kembali Soroti Sekda, Dinilai Tak Prioritaskan Pembahasan Anggaran
Kronikkaltim.com – Sorotan terhadap kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Timur (Kutim), Rizali Hadi, kembali mencuat di lingkungan DPRD Kutim. Setelah sebelumnya Fraksi Golkar mengkritisi ketidakhadiran Sekda dalam forum-forum strategis, kini giliran Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Nasdem yang menyuarakan hal serupa.
Ketua Fraksi PPP, Hepnie Armansyah, menyampaikan keprihatinannya atas sikap pasif Sekda dalam sejumlah rapat penting antara legislatif dan eksekutif, khususnya yang berkaitan dengan agenda perencanaan anggaran daerah.
“Sebagai Ketua TAPD, Sekda harus hadir di rapat anggaran, karena dari rapat itu dibahas perencanaan dan penganggaran. Bagaimana dia bisa menentukan skala prioritasnya kalau tidak hadir,” ujar Hepnie saat ditemui di Kantor DPRD Kutim, Jumat (18/7/2025).
Hepnie menilai, seorang pemimpin semestinya mampu menentukan prioritas dengan tepat, termasuk hadir dalam forum-forum yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
“Prioritas utama tetap pembahasan anggaran. Bagaimana mau jalan pembangunan kita, kalau pembahasan anggarannya tidak diprioritaskan. Agenda lain seperti menghadiri kegiatan, kan bisa didelegasikan,” tegasnya.
Hepnie menambahkan, seorang pemimpin idealnya menjadi panutan serta mampu mengarahkan jajaran di bawahnya agar bekerja sesuai kebijakan dan tanggung jawab masing-masing.
“Kita kalau ingin memimpin, kita harus hadiri disitu menjadi panutan dan mengarahkan bawahan. Kalau bergerak sendiri-sendiri pasti nantinya tidak akan sinkron,” ungkapnya.
Senada dengan Hepnie, anggota DPRD Kutim dari Fraksi Nasdem, Eddy Markus Palinggi, juga menyoroti pentingnya kehadiran Sekda dalam proses pembahasan anggaran sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap pembangunan daerah.
“Apabila dalam proses penganggaran dan pembahasan komitmennya kurang, berarti kita bisa menilai dari hal itu. Tentunya saya menyayangkan yang terjadi selama ini,” kata Eddy, yang juga menjabat Ketua Pansus RPJMD Kutim 2025–2029.
Ia menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap usulan program dalam dokumen RPJMD, guna memastikan hanya program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat yang diprioritaskan.
“Pastinya kita akan evaluasi secara keseluruhan soal program-program RPJMD ini. Apa yang tidak penting, artinya tidak memberikan manfaat bagi masyarakat luas, tentunya tidak akan kita prioritaskan,” tutupnya.(*)
Penulis : Heristal