PDKT di Kutim Belum Optimal, Agus Aras Minta Pemerintah Tak Setengah Hati

Sinergi lembaga dinilai kunci sukses program peternakan berbasis komunitas

Kronikkaltim.com – Program Desa Korporasi Ternak (PDKT) yang diluncurkan sebagai salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan peternak perdesaan, kembali mendapat sorotan. Salah satunya datang dari Agus Aras, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim pembahas LKPJ Gubernur 2024, setelah meninjau langsung pelaksanaan program tersebut di Desa Teluk Pandan, Kutai Timur, awal Mei lalu.

Dalam wawancara yang dilakukan baru-baru ini di Sangatta, Agus Aras mengungkapkan kekecewaannya terhadap sejumlah temuan di lapangan. Menurutnya, PDKT memiliki nilai strategis yang besar, namun implementasinya belum sesuai harapan.

“Kita ke sana awal bulan ini. Semangat program ini luar biasa – membangun kelembagaan peternakan berbasis komunitas. Tapi di lapangan, masih jauh dari kata ideal. Kandangnya belum layak, akses jalan sulit, dan pendampingan teknisnya minim,” ujarnya.

Program PDKT sendiri dirancang untuk membentuk korporasi peternakan di tingkat desa, lengkap dengan manajemen kelembagaan dan dukungan modal serta pelatihan. Namun, hasil uji petik yang dilakukan Pansus menunjukkan adanya ketimpangan antara konsep dan pelaksanaan.

Agus Aras menyebut, kondisi kandang yang ditemukan timnya masih belum sesuai standar. Beberapa bahkan tidak terawat, sehingga menghambat produktivitas. Selain itu, akses menuju lokasi peternakan cukup sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Hal ini tentu berdampak pada distribusi logistik maupun hasil peternakan.

“Kalau infrastruktur dasarnya saja belum siap, bagaimana mau bicara produktivitas? Ini bukan sekadar proyek pengadaan, tapi membangun sistem yang menopang ekonomi peternak jangka panjang,” tegasnya.

Agus Aras juga menyoroti lemahnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Kutim. Menurutnya, keberhasilan PDKT sangat bergantung pada sinergi yang solid antarinstansi, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.

“Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Dinas Peternakan provinsi harus intens turun ke lapangan, koordinasi dengan kabupaten. Jangan hanya tunggu laporan selesai, tapi turun langsung melihat kebutuhan masyarakat,” kata politisi Demokrat asal Kutim itu.

Agus Aras menambahkan, sinergi yang dimaksud bukan hanya soal teknis, tapi juga keberpihakan anggaran. Tanpa dukungan anggaran yang memadai dan terarah, program ini rawan mandek di tengah jalan.

Pansus DPRD Kaltim, kata Agus, saat ini sedang merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil tinjauan lapangan. Salah satu poin penting adalah perlunya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi PDKT di seluruh wilayah, bukan hanya di Kutim.

“Kami ingin rekomendasi LKPJ ini tidak sekadar formalitas. Harus menjadi catatan serius bagi Gubernur dan OPD teknis, agar program yang dibiayai APBD ini benar-benar memberi dampak,” jelasnya.

Penguatan kelembagaan peternak bukan hal baru di Kalimantan Timur. Namun, banyak program sejenis di masa lalu gagal bertahan karena tidak disertai dengan pembinaan jangka panjang. Agus berharap PDKT tidak bernasib sama.

“Jangan lagi jadi proyek instan. Kita ingin desa punya basis ekonomi sendiri, dan PDKT bisa jadi pintu masuknya. Tapi ya, harus dikelola dengan serius, bukan setengah hati,” pungkasnya.

Catatan Redaksi:
PDKT adalah bagian dari upaya pemerintah mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi di pedesaan. Namun, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kolaborasi antarlevel pemerintahan dan komitmen pendampingan yang konsisten di lapangan.(Adv-DPRD KALTIM/Imran).