Angka Penurunan Prevalensi Stunting di Kaltim 27 Persen
Kronikkaltim.com – Mewakili Gubernur Kaltim, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Hj Padilah Mante Runa menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting di Kaltim Tahun 2020, Senin (23/11/2020).
Rakor yang digagas Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim digelar di Ruang Rapat Tepian 2 Kantor Gubernur Kaltim mengangkat tema Cegah Stunting, Kenali Penyebabnya tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dilaksanakan secara luring dan daring.
Rakor dimoderatori Sekretaris Dinas Kesehatan Kaltim H Andi Muhammad Ishak dengan narasumber Dirjen Bina Bangda Kemendagri Hari Nurcahya Murni diikuti Kepala Dinas Sosial Agus Hari Kesuma, Karo Adbang Fadjar Djojoadikusomo, Plt Kepala Dinas Pangan TPH Alimudin, Bappeda, Dinas PUPR, pengurus TP PKK serta jajaran OPD terkait di lingkup Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota se-Kaltim.
Gubernur mengingatkan masalah stunting adalah hal serius menjadi ancaman bagi Kaltim bahkan Indonesia. Karena anak stunting menurut dia, tidak hanya terganggu pertumbuhan fisik tapi pertumbuhan otak.
“Mengakibatkan sumber daya manusia menjadi tidak produktif dan berdampak terganggunya kemajuan negara,” katanya.
Karenanya, gubernur menegaskan periode 1000 hari pertama kehidupan ini seyogyanya menjadi perhatian khusus. Karena penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan.
Penurunan stunting pintanya, penting dilakukan dengan pendekatan multi sektor melalui sinkronisasi program nasional, lokal dan masyarakat di tingkat pusat hingga daerah.
Selain itu, kerja sama lintas sektor pun diperlukan, seperti ketahanan pangan, pembangunan sanitasi dan air bersih, serta pembangunan desa dioptimalkan hingga ke pemerintah daerah.
“Perlu pelibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama untuk mengedukasi masyarakat tentang penanganan stunting,” harapnya.
Kepala Bagian Agama dan Kesehatan Biro Kesra Setdaprov Kaltim Siddik Amrillah menyebutkan data stunting Kaltim angka penurunan prevalensi mencapai 27,1 persen.
“Apabila mengacu target 20 persen batasan stunting tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat. Jika dibanding target WHO, maka prevalensi kita masih tinggi,” ujarnya.
Rakor ini sangat perlu dan bertujuan untuk menyatukan langkah lintas sektoral guna percepatan menurunkan prevalensi stunting di Kaltim. (yans/sdn/sul/humasprov kaltim).